UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)
A. Pengertian UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) atau sering disebut UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia.
B. Fungsi UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi, yaitu:
- Sumber hukum nasional
- Norma fundamental negara
- Perjanjian luhur bangsa
- Garis besar haluan negara
C. kedudukan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
D. Ciri-ciri UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:
- Singkat dan padat
- Supel
- Terbuka
- Mempunyai sifat memaksa
E. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pasal-pasal UUD 1945.
F. Amandemen UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan UUD NRI Tahun 1945 dengan perkembangan zaman.
G. UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila
UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa semua isi UUD NRI Tahun 1945 harus berdasarkan Pancasila.
H. UUD NRI Tahun 1945 dan MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.
I. UUD NRI Tahun 1945 dan Presiden
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945.
J. UUD NRI Tahun 1945 dan DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang bersama dengan Presiden.
K. UUD NRI Tahun 1945 dan DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang berwenang untuk mewakili daerah dalam pembentukan undang-undang.
L. UUD NRI Tahun 1945 dan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa keuangan negara.
M. UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
N. UUD NRI Tahun 1945 dan HAM
UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia (HAM). Hal ini berarti bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum.
O. UUD NRI Tahun 1945 dan Kebebasan Pers
UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan pers. Hal ini berarti bahwa pers berhak untuk menyampaikan informasi kepada publik tanpa dihalangi oleh siapapun.
P. UUD NRI Tahun 1945 dan Otonomi Daerah
UUD NRI Tahun 1945 memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya.