Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)

Daftar Isi [Tampil]

Materi Lengkap UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)

A. Pengertian Dasar Hukum Tertulis Negara

Dasar hukum tertulis negara adalah sumber hukum yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Di Indonesia, dasar hukum tertulis negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

B. Ciri-ciri Dasar Hukum Tertulis Negara

  1. Berisi norma-norma fundamental negara.
  2. Bersifat memaksa dan mengikat.
  3. Dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.
  4. Tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat.

C. Fungsi UUD NRI Tahun 1945

  1. Sumber hukum nasional: UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.
  2. Norma fundamental negara: UUD NRI Tahun 1945 memuat norma-norma fundamental negara, seperti Pancasila, bentuk negara, dan tujuan negara.
  3. Perjanjian luhur bangsa: UUD NRI Tahun 1945 merupakan perjanjian luhur bangsa yang memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.
  4. Garis besar haluan negara: UUD NRI Tahun 1945 memuat garis besar haluan negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara.

D. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

  1. Sumber hukum dasar tertulis: UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis negara yang tertinggi di Indonesia.
  2. Norma hukum fundamental: UUD NRI Tahun 1945 memuat norma hukum fundamental negara yang merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  3. Perjanjian luhur bangsa: UUD NRI Tahun 1945 merupakan perjanjian luhur bangsa yang memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.
  4. Garis besar haluan negara: UUD NRI Tahun 1945 memuat garis besar haluan negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara.

E. Materi Muatan UUD NRI Tahun 1945

  1. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
  2. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari 20 bab, 37 pasal, 4 lampiran, dan 2 aturan peralihan
  3. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945

F. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, yaitu:

  • Amandemen Pertama (1999)
  • Amandemen Kedua (2000)
  • Amandemen Ketiga (2001)
  • Amandemen Keempat (2002)

G. Pentingnya UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 penting karena:

  • Merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.
  • Memuat norma-norma fundamental negara.
  • Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara.
  • Melindungi hak dan kewajiban warga negara.

H. Kesimpulan

UUD NRI Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sumber:

Tambahan:

  • Untuk mempelajari lebih lanjut tentang UUD NRI Tahun 1945, kamu dapat membaca buku teks PPKn Kelas 7 SMP/MTs atau mencari informasi di internet.
  • Kamu juga dapat menonton video pembelajaran tentang UUD NRI Tahun 1945 di YouTube.

Semoga penjelasan ini membantu!

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)

A. Pengertian Dasar Hukum Tertulis Negara

Dasar hukum tertulis negara adalah norma hukum fundamental tertulis yang memuat aturan-aturan dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara.

B. Fungsi UUD NRI Tahun 1945

  1. Sumber Hukum Tertinggi UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

  2. Norma Fundamental Negara UUD NRI Tahun 1945 memuat norma fundamental negara, yaitu Pancasila, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara.

  3. Pokok-Pokok Pikiran UUD NRI Tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran mengenai penyelenggaraan negara, seperti HAM, demokrasi, dan keadilan sosial.

  4. Garis Besar Haluan Negara UUD NRI Tahun 1945 memuat garis besar haluan negara, yaitu cita-cita nasional dan arah pembangunan nasional.

  5. Alat Perlengkapan Negara UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang alat perlengkapan negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi.

C. Ciri-ciri UUD NRI Tahun 1945

  1. Singkat dan padat
  2. Supel
  3. Terbuka
  4. Mempunyai sifat memaksa

D. Makna Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat empat pokok pikiran, yaitu:

  1. Perlindungan HAM
  2. Kedaulatan rakyat
  3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan UUD NRI Tahun 1945 dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

F. UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila

UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

  • Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara.
  • Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

UUD NRI Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis negara yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan negara. UUD NRI Tahun 1945 harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sumber:

  • UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: [URL yang tidak valid dihapus]
  • Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998: [URL yang tidak valid dihapus]
  • Buku PPKn SMP Kelas VII Kurikulum Merdeka: [URL yang tidak valid dihapus]

Tambahan:

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)

A. Pengertian UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) atau sering disebut UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia.

B. Fungsi UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi, yaitu:

  1. Sumber hukum nasional
  2. Norma fundamental negara
  3. Perjanjian luhur bangsa
  4. Garis besar haluan negara

C. kedudukan UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

D. Ciri-ciri UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

  1. Singkat dan padat
  2. Supel
  3. Terbuka
  4. Mempunyai sifat memaksa

E. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pasal-pasal UUD 1945.

F. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan UUD NRI Tahun 1945 dengan perkembangan zaman.

G. UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila

UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa semua isi UUD NRI Tahun 1945 harus berdasarkan Pancasila.

H. UUD NRI Tahun 1945 dan MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945.

I. UUD NRI Tahun 1945 dan Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945.

J. UUD NRI Tahun 1945 dan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang bersama dengan Presiden.

K. UUD NRI Tahun 1945 dan DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga yang berwenang untuk mewakili daerah dalam pembentukan undang-undang.

L. UUD NRI Tahun 1945 dan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa keuangan negara.

M. UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

N. UUD NRI Tahun 1945 dan HAM

UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia (HAM). Hal ini berarti bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum.

O. UUD NRI Tahun 1945 dan Kebebasan Pers

UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan pers. Hal ini berarti bahwa pers berhak untuk menyampaikan informasi kepada publik tanpa dihalangi oleh siapapun.

P. UUD NRI Tahun 1945 dan Otonomi Daerah

UUD NRI Tahun 1945 memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya.

Posting Komentar untuk "UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (Materi PPKn Kelas 7)"