Informasi Cepat Seputar Berita Pendidikan
Google NewsIndeks

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama
Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Materi Lengkap | Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Pada era dinamika keberagaman seperti saat ini, Moderasi Beragama menjadi landasan penting dalam membangun keselarasan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan zaman, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan konsep Penguatan Moderasi Beragama (PMB).

Apa Itu PMB?

Moderasi Beragama bukanlah sekadar wacana, tetapi merupakan sikap, pandangan, dan praktik beragama yang diimplementasikan secara kolektif dalam kehidupan bersama. PMB diartikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas Moderasi Beragama dalam masyarakat. Langkah ini dijalankan sesuai dengan prinsip adil, berimbang, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siapa yang Terlibat dalam PMB?

PMB merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, serta bupati/wali kota. Mereka secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan memastikan penyelenggaraan PMB sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Peran Pemerintah Daerah dalam PMB

Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh kepala daerah, memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan PMB. Mereka memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sehingga mampu menjalankan PMB secara efektif di tingkat lokal.

Sekretariat Bersama: Pusat Koordinasi PMB

Dalam mendukung pelaksanaan PMB, dibentuklah Sekretariat Bersama Moderasi Beragama sebagai forum koordinasi lintas kementerian/lembaga. Sekretariat ini bertugas memperkuat koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan PMB.

Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 memberikan pedoman konkret tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan PMB. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam memastikan keberhasilan PMB.

Kesimpulan

Penguatan Moderasi Beragama merupakan langkah strategis dalam membangun harmoni beragama dan kesejahteraan bersama di Indonesia. Melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan PMB dapat menjadi landasan kokoh bagi kehidupan beragama yang damai dan berkeadilan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, PMB menjadi instrumen penting dalam menjaga keragaman budaya dan keberagaman agama sebagai kekayaan bangsa.

Demikianlah informasi tentang Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama. Semoga Informasi ini bermanfaat.