Informasi Cepat Seputar Berita Pendidikan
Google NewsIndeks

Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK di Kemendikbudristek

Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK di Kemendikbudristek
Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK di Kemendikbudristek

Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK di Kemendikbudristek

Materilengkap.my.id | Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK di Kemendikbudristek. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) telah mengeluarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 270/P/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemberian kenaikan gaji berkala kepada PPPK di lingkungan Kemendikbudristek.

Dasar Hukum:

Pendelegasian wewenang ini didasarkan pada beberapa peraturan dan undang-undang yang relevan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Isi Kepmendikbudristek:

Dalam Kepmendikbudristek Nomor 270/P/2023, terdapat beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Delegasi Wewenang:

  • Mendikbudristek memberikan delegasi wewenang kepada beberapa pejabat untuk menetapkan keputusan kenaikan gaji berkala bagi PPPK di Kemendikbudristek.
  • Pejabat yang menerima delegasi wewenang antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Rektor pada universitas atau institut, dan Direktur pada politeknik atau akademi/akademi komunitas, sesuai dengan kewenangannya.
Baja Juga :  Formasi Kebutuhan CASN PPPK Kota Batu Tahun 2023: Rincian dan Jadwal Penerimaan

2. Larangan Delegasi Lanjutan:

  • Pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak diperbolehkan memberikan delegasi wewenang lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

3. Ketentuan Khusus:

  • Kepmendikbudristek juga mengatur ketentuan khusus terkait dengan pelaksanaan delegasi wewenang. Misalnya, jika pejabat tertentu belum ditentukan atau berhalangan tetap, maka delegasi akan dikembalikan kepada Mendikbudristek atau pejabat yang lebih tinggi dalam hierarki.

4. Berlaku Sejak Ditetapkan:

  • Kepmendikbudristek ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Kepmendikbudristek Nomor 270/P/2023, diharapkan pelaksanaan kenaikan gaji berkala bagi PPPK di lingkungan Kemendikbudristek dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut dan akses lengkap terhadap teks Kepmendikbudristek, Anda dapat mengunjungi tautan resmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan PPPK di sektor pendidikan dan riset di Indonesia.